Sebagian orang mengatakan, bahwa pensyari’atan hutang piutang adalah suatu perkara yang menyalahi ketentuan syari’at apabila ditinjau dari segi akal. Sebab, hutang piutang memiliki kesamaan, dan bahkan termasuk bagian dari beli (barter) barang ribawidengan tidak kontan (barang ribawi adalah barang-barang yang berlaku padanya hukum riba’; yang itu disepakati dari enam macam, yakni: emas, perak, dua jenis gandum, yaitu burr dansya’ir, korma serta garam. Dan sudah menjadi ketentuan, bahwa apabila salah satu dari keenam jenis barang ini diperjual belikan dengan sistem barter dan menggunakan jenis yang sama, maka persyaratan padanya ada dua hal. Pertama, harus sama takarannya. Kedua, harus kontan, Pent.).

Dan tidak diragukan lagi kalau pendapat semacam ini sangat jauh dari kebenaran. Karena, hutang piutang termasuk jenis perbuatan sukarela dalam memberikan manfaat, seperti halnya pinjam-meminjam barang atau perabot rumah tangga. Oleh sebab itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menamakannya dengan al Manihah (memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu pokoknya dikembalikan). Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Yakni manihah (pemberian yang bersifat hutang) emas atau manihah perak.”

Asal dari pinjam-meminjam adalah memberikan benda (perabot) kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Kadangkala pinjam-meminjam itu terjadi pada sesuatu yang manfaat, seperti meminjamkan rumah. Dan terkadang juga dengan meminjamkan kambing untuk diperah serta dimanfaatkan susunya. Atau dengan meminjamkan pohon untuk dimakan (dipetik) buahnya.

Dalam hal susu dan buah, si peminjam akan menikmati hasilnya sedikit demi sedikit. Dan ini mirip dengan mengambil manfaat dari barang pinjaman. Atas dasar ini, maka pemberlakuan wakaf dilakukan padanya, sebagaimana perlakuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manfaat.

Seseorang apabila meminjam uang atau barang, maka maksudnya adalah untuk mengambil manfaat darinya. Lalu ia kembalikan kepada pemiliknya. Dan mengembalikan barang yang sama sifat serta kadarnya adalah sama dengan mengembalikan barang itu sendiri. Oleh sebab itu, dilarang mempersyaratkan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri. Sebagaimana dilarang pada pinjam-meminjam untuk mempersyaratkan pengembalian barang yang dipinjam dan bersamanya ada sesuatu yang lain [sebagai tambahan].

Hutang piutang jelas tidak masuk dalam kategori jual beli. Karena seorang yang berakal tidak akan menjual (menukar) dirham miliknya dengan dirham lain yang sama dalam segala seginya, apalagi tidak dengan kontan. Sebab, sesuatu tidak akan dijual atau ditukar dengan jenis yang sama melalui cara tidak kontan, melainkan jika ada perbedaan sifat atau kadar dari kedua barang itu. Seperti penjualan mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lain atau penjualan sesuatu yang baik dengan cacat dan lain sebagainya.

Akan tetapi, terkadang pemberian hutang justru demi kemaslahatan si pemberi hutang. Seperti yang terjadi pada masalah as-Saftajjah (surat tanda bukti hutang).

Dan yang dimaksud dengan as-Saftajjah adalah kebiasaan yang terjadi di zaman dahulu, dimana apabila seseorang ingin melakukan perjalanan jauh, maka ia meminjamkan uang (harta)nya pada salah seorang saudagar yang memiliki harta di tempat yang ia tuju. Lalu saudagar tersebut memberikan kepadanya surat tanda bukti hutang yang biasa disebut sebagai as-Saftajjah, agar setelah orang yang meminjamkan uang (harta) sampai ke tempat yang ia tuju, maka ia dapat mengambil uangnya kembali dengan memperlihatkan surat tanda bukti hutang atau as-Saftajjah tersebut. Adapun maksud dari perbuatan ini adalah untuk menjaga keamanan uang (harta) dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Sementara masalah seperti ini di zaman sekarang mirip dengan orang yang mentransfer uang di Bank, lalu menerima di tempat yang lain.

Dan oleh karena hutang-piutang dalam hal ini adalah bertujuan untuk memaslahatkan bagi si pemberi hutang, maka sebagaian ulama memakruhkannya. Akan tetapi, yang tepat adalah, bahwa hutang piutang dengan cara ini tidak makruh. Sebab, si penghutang juga mengambil manfaat dari uang (harta) yang diberikan kepadanya dengan mempergunakan sebagai modal dalam perdagangannya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari proses hutang piutang tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s